Tegalnetwork.com – Belakangan ini, muncul perdebatan publik mengenai penerbitan 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut yang terjadi pada era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu komentar dari akun X, @JhonSitorus_18, mengkritik sikap Partai Demokrat yang dinilai terlalu defensif dalam menanggapi isu ini.
Komentar tersebut menyoroti pentingnya keterbukaan dalam mengungkap fakta di balik penerbitan SHGB tersebut. Jika Demokrat benar-benar ingin menunjukkan keberpihakan pada pemberantasan mafia tanah, maka transparansi adalah langkah yang harus diambil. Menutup-nutupi atau mengelak dari tanggung jawab hanya akan memperkuat spekulasi bahwa ada kepentingan tertentu yang bermain di balik keputusan tersebut.
Demokrat dan Sikap Defensif
Sejauh ini, Demokrat tampaknya mengambil posisi defensif dalam merespons tuduhan tersebut. Bukannya secara terbuka menjelaskan bagaimana dan mengapa SHGB itu diterbitkan, justru terlihat ada upaya untuk mengalihkan perhatian publik. Sikap ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah ada sesuatu yang disembunyikan?Jika memang penerbitan SHGB tersebut dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang benar, seharusnya tidak ada alasan bagi Demokrat untuk bersikap tertutup.
Sebaliknya, jika ada campur tangan pihak tertentu dalam proses ini, maka lebih baik diungkap saja secara gamblang. Seperti yang dikatakan dalam komentar akun @JhonSitorus_18, langkah tersebut akan lebih menunjukkan keberanian dalam memberantas mafia tanah daripada sekadar bersikap defensif.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Tentu saja, penerbitan SHGB bukanlah keputusan satu orang semata. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat di Kementerian ATR/BPN hingga kemungkinan adanya intervensi kepentingan dari pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, jika Demokrat merasa tidak bersalah, cara terbaik adalah dengan membuka data kepada publik
Sebaliknya, jika ternyata ada kepentingan tertentu yang ikut bermain dalam penerbitan SHGB ini, maka Demokrat harus siap menerima konsekuensinya. Jangan sampai justru Demokrat terjebak dalam permainan yang mereka sendiri buat, di mana pada akhirnya justru merugikan citra partai.
Transparansi adalah Kunci
Dalam konteks politik dan pemerintahan, transparansi adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. Jika Demokrat ingin membuktikan bahwa mereka tidak “memeluk mafia tanah” seperti yang dituduhkan, maka langkah terbaik adalah membuka data dan fakta yang ada.
Rakyat sudah terlalu sering melihat politisi yang lebih memilih menyembunyikan fakta ketimbang mengungkap kebenaran. Jika Demokrat benar-benar ingin mencitrakan diri sebagai partai yang bersih dan berintegritas, maka inilah saatnya untuk menunjukkan sikap tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai sendiri: apakah Demokrat benar-benar ingin memberantas mafia tanah, atau justru sedang berusaha melindungi kepentingan tertentu? Keputusan ada di tangan mereka.
